Cuti Tahunan

• 1. Permohonan Diajukan Dengan Mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Yang Telah Diberikan Oleh Petugas.

• 2. Telah Bekerja Paling Singkat 1 Tahun Secara Terus-Menerus Sebagai PNS Atau CPNS

• 3. Jangka Waktu Cuti Diberikan Selama 12 Hari Kerja (diluar dari hari sabtu,minggu,atau libur)

Cuti Sakit

• 1. Permohonan Diajukan Dengan Mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Yang Telah Diberikan Oleh Petugas.

• 2. Melampirkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah (Dokter PNS atau di unit pelayanan kesehatan pemerintah) Yang Menyatakan Perlunya Cuti Dan Lamanya Waktu Istirahat

• 3. PNS Berhak Atas Cuti Sakit Paling Lama 1 Bulan,Dan Dapat Diperpanjang

Cuti Melahirkan

• 1. Permohonan Diajukan Dengan Mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Yang Telah Diberikan Oleh Petugas.

• 2. Diberikan Untuk Kelahiran Anak Pertama,Kedua,Dan Ketiga

• 3. Melampirkan Surat Keterangan Dari Dokter Atau Bidan

• 4. Lama Cuti Yang Diberikan 3 Bulan

Cuti Karena Alasan Penting

• 1. Permohonan Diajukan Dengan Mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Yang Telah Diberikan Oleh Petugas.

• 2. Diberikan Karena :

  • Ibu,Bapak,Istri,Suami,Anak,Adik,Kakak,Mertua,Atau Menantu Sakit Keras Atau Meninggal
  • Salah Satu Anggota Keluarga Tersebut Meninggal Dunia,Dibuktikan Dengan Surat Keterangan/Akte Kematian
  • Melangsungkan Pernikahan Pertama,Dibuktikan Dengan Surat Undangan/Dokumen Pendukung

Cuti Besar

• 1. Permohonan Diajukan Dengan Mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Yang Telah Diberikan Oleh Petugas.

• 2. Telah Bekerja Paling Singkat 5 Tahun Secara Terus-Menerus

• 3. Lama Cuti Adalah 3 Bulan,Dan Selama Cuti Tidak Berhak Atas Cuti Tahunan

• 4. Dapat Digunakan Untuk Keperluan Ibadah Haji/Keagamaan

• 5 Memerlukan Dokumen Pendukung Tambahan(Seperti surat keterangan travel untuk ibadah haji)

• 1. Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung (Kepala Sekolah).

• 2. Atasan langsung memberikan rekomendasi (menyetujui/menangguhkan/menolak).

• 3. Permohonan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang (misalnya Kepala Dinas Dikbud atau Bupati/Walikota) untuk mendapat persetujuan akhir.

• 4. Di beberapa daerah, pengajuan cuti telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis elektronik.